Kuliah Gratis dan Langsung Jadi CPNS, Dua Sekolah Kedinasan Baru 2026
Peluang Masuk Sekolah Kedinasan Tahun 2026 Meningkat dengan Hadirnya Dua Sekolah Baru
Tahun 2026 akan menjadi tahun yang menarik bagi calon peserta yang ingin mengikuti pendidikan di sekolah kedinasan. Pada tahun ini, terdapat dua sekolah kedinasan baru yang akan dibuka, berasal dari dua kementerian berbeda. Hal ini memberi peluang lebih besar bagi para calon peserta untuk lolos seleksi dan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) setelah lulus.
Pendaftaran sekolah kedinasan biasanya dilakukan secara serentak melalui portal resmi yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Biasanya, pendaftaran dibuka pada periode Mei hingga Juni. Proses pendaftaran ini menjadi momen penting bagi banyak calon peserta karena sekolah kedinasan tetap diminati karena berbagai keunggulan yang ditawarkan.
Sekolah kedinasan menawarkan kuliah gratis, fasilitas asrama, serta pendidikan yang terstruktur. Selain itu, salah satu keunggulan utamanya adalah bahwa lulusannya langsung diangkat menjadi CPNS. Hal ini memberikan jaminan prospek karier yang stabil di instansi pemerintah.
Dua Sekolah Kedinasan Baru Tahun 2026
Kedua sekolah kedinasan baru tersebut merupakan hasil dari perubahan struktur organisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Pada tahun 2024, Kemenkumham melebur dua sekolah kedinasan yang sudah ada, yaitu Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim), menjadi Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin).
Tujuan dari peleburan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mengintegrasikan pendidikan vokasi di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Namun, Presiden Prabowo memecah Kemenkumham menjadi tiga kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Saat ini, kewenangan Poltekpin dikelola oleh Kementerian Hukum. Sementara itu, prodi yang berkaitan dengan keimigrasian lebih cocok dikelola oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Baru-baru ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) untuk pendirian sekolah kedinasan baru. Berikut adalah rincian dari dua sekolah kedinasan baru tersebut:
1. Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin)
Poltekpin sedang dipersiapkan dengan matang agar bisa dibuka pada tahun ini. Persiapan mencakup penerimaan mahasiswa baru, penataan kelembagaan, pengalihan sumber daya manusia, serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung pendidikan.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menyampaikan bahwa tahapan persiapan dimulai setelah terbitnya izin dan keputusan dari Kemdiktisaintek untuk empat program studi Hukum Terapan.
Saat ini, permohonan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Poltekpin masih dalam proses dan menunggu keputusan Panitia Seleksi Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTKL) yang diperkirakan terbit pada Maret.
“Target pengumuman penerimaan mahasiswa baru ditargetkan dapat dilaksanakan pada akhir Maret,” ujar Kepala BPSDM Hukum.
Poltekpin akan membuka empat formasi dengan total kuota sebanyak 200 calon mahasiswa.
2. Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan (Poltek Imipas)
Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Asep Kurnia, menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, Kemenimipas akan segera membentuk Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Pembentukan Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan menjadi langkah strategis dalam menyiapkan SDM yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi tantangan tugas keimigrasian dan pemasyarakatan.
Dengan terbitnya surat keputusan ini dan ditambah Peraturan menteri terkait organisasi dan tata kerja politeknik yang sudah ditandatangani oleh menteri, maka bisa memulai lagi untuk mengelola Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan ini.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kementerian Imipas, Aman Riyadi, menyampaikan pentingnya penyesuaian status sekolah kedinasan Poltekip akibat perubahan organisasi di kementerian.
“Dengan adanya perubahan struktur pada kementerian sebelumnya, status Poltekip sebagai sekolah kedinasan perlu disesuaikan agar tetap selaras dengan regulasi dan kebutuhan instansi,” ujarnya.
Aman menerangkan nantinya para Taruna Poltekip yang lulus akan disiapkan lebih banyak menduduki jabatan Pembimbing Kemasyarakatan. Tujuannya untuk menyongsong implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru.
“Perubahan ini bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan lulusan Poltekip agar lebih siap menghadapi tantangan dalam Sistem Pemasyarakatan yang makin berkembang,” tambahnya.
Pihak Kemenimipas telah menganalisis kebutuhan ASN lulusan Poltekip agar memiliki distribusi yang seimbang dan pola karier yang jelas.